Rumus 4 M, Trik PKS Buat Biaya Politik Menjadi Murah

PKS Update - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai rumus jitu untuk membuat biaya politik menjadi murah. Rumus jitu itu disebut dengan 4 M. Rumus 4 M ini merupakan trik PKS supaya biaya politik menjadi murah.

Tak bisa dipungkiri, biaya politik untuk Pemilu 2014 ini sangat tinggi. Hal ini dikarenakan sistem Pemilu 2014 ini mengharuskan calon anggota legislatif (caleg) menanggung semua biaya politik tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, di partai tertentu misalnya kalau ingin mendapat nomor urut tertentu harus menyediakan 'mahar' sekian rupiah. Ini baru permulaan, belum lagi biaya lainnya yang membutuhkan biaya lebih besar. Selain itu, salah satu penyebab politik biaya tinggi adalah rekrutmen kader yang dilakukan secara dadakan tanpa proses politik yang memadai.

Untuk menekan biaya politik tinggi tersebut, PKS punya rumus 4 M.

"Di internal PKS disebut 4 M," kata Al Muzammil Yusuf yang merupakan politisi PKS di Jakarta, Senin (24/2/2014).

4 M yang dimaksud Al Muzammil Yusuf adalah muda, murah, mudah dan meminimalisir manipulasi melalui e-voting. Menurut Al Muzammil Yusuf, karena PKS berbasis pengkaderan maka sangat mudah menerapkan rumus 4 M ini.

"Dengan begitu, proses pemilu lebih murah dan mudah," ujar pria jebolan FISIP UI ini.

Biaya Politik Tinggi Mendorong Caleg Korupsi

Menurut Al Muzammil, biaya politik tinggi akan mendorong caleg korupsi ketika sudah menjadi anggota dewan. Sang dewan tersebut cenderung berpikir menghalalkan segala cara supaya 'modal politik' yang dia keluarkan selama masa kampanye bisa kembali. Oleh sebab itu pula, Al Muzammil prihatin dengan sistem pemilu saat ini karena biayanya sangat tinggi.

“Saya kecewa dengan rumusan sistem pemilu 2014 karena masih terjebak dengan praktek politik berbiaya tinggi,” ungkapnya.

Al Muzammil menegaskan PKS tidak ingin negara ini dibangun dengan sistem politik yang menghabiskan banyak biaya dan sistem politik yang terjadi sekarang harus diperbaiki.

“PKS, tentu tidak menghendaki politik biaya tinggi itu. Sistem politik harus diperbaiki agar negara ini dibangun tidak dengan sistem politik yang transaksional seperti sekarang ini,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Tweet