Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid ikut berbicara terkait surat edaran yang diterbitkan Kapolri Badrodin Haiti tentang ujaran kebencian atau hate speech. Menurut Hidayata Nur Wahid, kritik sangat diperlukan agar pemerintah tidak terlena dengan kekuasaan.
"Kritik itu diperlukan supaya pemerintah bisa memenuhi janjinya kepada rakyat dan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan," kata Hidayat di Jakarta seperti dilansir Kompas.com, Rabu (4/11/2015).
Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, jangan sampai kekuasaan meninabobokan kemudian kembali seperti zaman orde baru.
"Bukan untuk meninabobokan kekuasaan untuk kemudian kembali ke masa Orde Baru karena tidak ada kritik," ujarnya.
Hidayat juga mengingatkan agar Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk segera duduk bersama dengan DPR guna membahas lebih rinci petunjuk pelaksanaan surat edaran tersebut. Sebab, persoalan ujaran kebencian yang terdapat pada surat edaran itu seperti pasal karet.
"Yang menyebar kebencian yang mana, yang kritik yang mana. Jadi, menurut saya ini perlu pengawasan ketat, dan masalah ini didudukkan pada hal yang lebih proporsional karena kritik dan menyebar kebencian itu sangat tipis batasannya," kata dia.
"Bukan untuk meninabobokan kekuasaan untuk kemudian kembali ke masa Orde Baru karena tidak ada kritik," ujarnya.
Hidayat juga mengingatkan agar Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk segera duduk bersama dengan DPR guna membahas lebih rinci petunjuk pelaksanaan surat edaran tersebut. Sebab, persoalan ujaran kebencian yang terdapat pada surat edaran itu seperti pasal karet.
"Yang menyebar kebencian yang mana, yang kritik yang mana. Jadi, menurut saya ini perlu pengawasan ketat, dan masalah ini didudukkan pada hal yang lebih proporsional karena kritik dan menyebar kebencian itu sangat tipis batasannya," kata dia.
0 Response to "Hidayat : Kekuasaan Bukan Untuk Meninabobokan Kembali ke Orde Baru"
Post a Comment